Ketua PSI Lebak Soroti Revitalisasi Alun-Alun Rangkasbitung: Anggaran Rp49 Miliar Dinilai Tak Efektif

oleh
Ketua PSI Lebak Soroti Revitalisasi Alun-Alun Rangkasbitung: Anggaran Rp49 Miliar Dinilai Tak Efektif
Ketua PSI Lebak Soroti Revitalisasi Alun-Alun Rangkasbitung: Anggaran Rp49 Miliar Dinilai Tak Efektif

Ketua PSI Lebak Soroti Revitalisasi Alun-Alun Rangkasbitung: Anggaran Rp49 Miliar Dinilai Tak Efektif

Lebak, Banten – Proyek revitalisasi Alun-Alun Rangkasbitung kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Lebak mengkritik penggunaan anggaran yang dinilai tidak tepat prioritas dan tidak memberi manfaat maksimal untuk masyarakat.

Anggaran pembangunan yang mencapai sekitar Rp49 miliar menjadi fokus kritik dari sejumlah elemen masyarakat dan politik lokal. PSI Lebak menyatakan bahwa dana besar tersebut seharusnya lebih diarahkan pada kebutuhan dasar yang lebih penting, seperti perbaikan infrastruktur jalan rusak, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang selama ini masih banyak dikeluhkan warga setempat.

Kritik Terhadap Prioritas Anggaran

Menurut Ketua PSI Lebak, investasi sebesar itu untuk revitalisasi ruang publik seperti alun-alun tidak sepantasnya menjadi prioritas utama jika dibandingkan kondisi riil kebutuhan masyarakat yang lain. Kritik ini mengemuka di tengah kondisi jalan desa dan fasilitas umum lain yang masih banyak dalam keadaan kurang memadai, sehingga dianggap lebih mendesak untuk diperbaiki dengan alokasi anggaran besar. (Tangerang Ekspres)

Beberapa pihak menilai revitalisasi alun-alun yang menggunakan anggaran besar tampak kurang memperhatikan kebutuhan dasar warga, sementara persoalan lain seperti infrastruktur strategis menjadi terabaikan.

Perdebatan Anggaran Vs Kebutuhan Publik

Provokasi kritik ini turut didukung oleh sejumlah masyarakat yang berpendapat bahwa tata kelola APBD harus lebih mengutamakan manfaat langsung kepada masyarakat luas. Mereka menilai ruang publik memang penting, namun tidak seharusnya mengalahkan prioritas fundamental lainnya, terutama ketika tersedia banyak persoalan infrastruktur yang masih menghambat aktivitas warga sehari-hari.

Pemikiran tersebut mencerminkan aspirasi publik yang ingin agar setiap rupiah APBD benar-benar tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *